Pelatihan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Bekerjasama Dengan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

Kubu Raya – Sekolah Tinggi Agama Katolik (STAKat) Negeri Pontianak mengadakan Asesmen Lapangan Re-Akreditasi Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik pada 22 s.d. 23 Maret 2024. Re-Akreditasi selama dua hari ini diasesmen oleh Romo Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J. dan Dr. Benny Suwito, M.Hum., Lic.Theol.

            Ketua STAKat Negeri Pontianak, Dr. Sunarso, S.T., M.Eng. mengatakan bahwa pelaksanaan re-akreditasi ini bertujuan untuk membuka peluang bagi umat Katolik untuk memiliki daya saing. Kehadiran Pemerintah di bidang Pendidikan Agama Katolik sangat krusial terutama untuk kemajuan umat. “Kami berharap STAKat Negeri Pontianak dapat menjadi kampus yang tidak hanya baik sekali melainkan unggul.”, imbuhnya.

            Setelah pembukaan oleh Ketua STAKat Negeri Pontianak, asesor langsung mengarahkan kegiatan Re-Akreditasi untuk masuk dalam sesi bersama Unit Pengelola Program Studi, Pengelola Sistem Informasi, Pengelola Keuangan, dan P2M. Hari ke-2 ditutup dengan sesi bersama Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa serta kunjungan ke hampir seluruh ruangan dan Lab yang ada di STAKat Negeri Pontianak.

Penulis : Angel M.

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak kembali mengadakan rapat koordinasi transformasi.. Rapat ini dibagi menjadi 2 sesi; yang pertama Sosialisasi Petunjuk Teknis Pemilihan Ketua yang dipaparkan secara langung oleh Direktur Pendidikan Katolik, Albertus Triyatmojo, S.S., M.Si. melalui Kasubdit Pendidikan Tinggi Yuvensius Sepur, S.Fil., M.Si. Juknis Pemilihan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak diatur dalam Kepdirjen Bimas Katolik Nomor 194 Tahun 2025. Ada beberapa tahapan dalam pemilihan Ketua, yang pertama penjaringan bakal calon. Pegawai yang memiliki gelar Doktor, minimal pangkat III/b, Lektor Kepala, maksimal berusia 60 tahun dapat mendaftarkan diri menjadi bakal calon Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Setidaknya harus ada sekitar 5 orang pendaftar atau jumlah pendaftar ganjil dalam seleksi Ketua.

Tahap Kedua adalah pemberian pertimbangan. Daftar nama bakal calon Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak diserahkan ke Uskup setempat untuk diberikan rekomendasi. Itulah mengapa, taat pada Uskup menjadi syarat khusus dalam penyeleksian. Pemerintah dalam hal ini Bimas Katolik tetap taat dan terus bekerja sama pada Magisterium Gereja. Tahap Ketiga yaitu penyeleksian dengan format penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Senat Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Yang terakhir adalah penetapan dan pengangkatan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

Direktur Pendidikan Katolik, Albertus mengatakan bahwa Perguruan Tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan bangsa. Perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala perlu diutamakan, sebab ini merupakan syarat mutlak dalam pemilihan Ketua. “Organisasi seperti Perguruan Tinggi membutuhkan orang-orang yang bisa diandalkan untuk menggerakkan organisasi dalam hal ini pemimpin yang sesuai agar mampu menciptakan pendidikan yang berkualitas sehingga menjadi kebanggan tersendiri bagi organisasi bahkan masyarakat,” sambung Albertus.

Setelah sosialisasi juknis pemilihan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, sesi dialnjutkan dengan rapat koordinasi transformasi. Kali ini rapat diadakan bersama Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Dr. Drs. Nur Arifin, M.Pd. Mengawali rapat, Kepala Biro Ortala mengaitkan sejarah BPUPKI yang membahas konsep dasar negara, termasuk hubungan agama dengan negara yang kemudian dikelola oleh Kementerian Agama.  Termasuk didalamnya pembentukan sekolah keagamaan yang dinilai lebih netral dan moderat daripada pesantren kala itu. “Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak diharapkan dapat melahirkan umat Katolik yang mampu berpikir moderat dan tidak ekstrem serta menghargai antar umat beragama”, tutur Arifin.

Rapat dilanjutkan dengan pembahasan kebijakan dan strategi Kementerian Agama (Kemenag) terkait transformasi kelembagaan PTKN, termasuk penyederhanaan birokrasi, landasan hukum, paradigma penataan Pendidikan Tinggi Keagaman, tahapan pengembangan, serta persyaratan detail untuk perubahan bentuk kelembagaan.

Beberapa poin dalam tahapan pengembangan PTKN adalah perlunya penguatan kapasitas dan tata Kelola. Artinya, Perguruan Tinggi perlu fokus pada pemenuhan infrastruktur dasar, standar nasional pendidikan, pengembangan jejaring internasional, serta peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan dengan Bahasa internasional. Tahap kedua yaitu unggul nasional dengan kriteria terpenuhinya kriteria Perguruan Tinggi yang unggul, mandiri, dan akuntabel, menjadi pusat kajian keagamaan berbasis Moderasi beragama, menduduki peringkat 100 besar perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, dan mendapat akreditasi unggu. Tahap ketiga yaitu rujukan dunia. Untuk mencapai ini Perguruan Tinggi harus unggul dalam riset yang diakui dunia akademis dan internasional serta mampu menjadi role model bagi pusat pengembangan kerukunan umat beragama. Tahap keempat yakni daya saing. Perguruan Tinggi harus memiliki jaminan mutu yang terdapat pada seluruh aspek akademik mapupun non akademik, joint research, pertukaran dosen, joint committee of international conference, dan joint research publication.

Lalu bagaimana hasil evaluasi terhadap Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang sedang berupaya menjadi Institut? Menurut PMA 13 Tahun 2024, ditemukan bahwa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak telah memenuhi standar minimal untuk kualifikasi dosen, kepangkatan akademik, jumlah mahasiswa, jenis program studi, akreditasi prodi, serta sarana dan prasarana (termasuk lahan yang tersedia untuk menjadi Institut). Namun, ada beberapa catatan yang belum terpenuhi yaitu, rasio jumlah dosen dan mahasiswa ilmu agama. Rasio saat ini 1:30 sedangkan standar minimal untuk Katolik adalah 1:20. Namun, proses transformasi akan terus dioptimalkan dibawah pembinaan dan pengawasan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

“Seorang Sarjana Katolik harus memiliki dasar yang kuat dalam nilai-nilai Katolik saat terjun dalam masyarakat” demikian ungkap Maria Goretty di temu Alumni STAKatN Pontianak, 12-14 November 2021. Tokoh Perempuan Katolik yang saat ini menjabat sebagai DPD-RI Kalbar untuk ke empat kalinya, diundang untuk memberikan penguatan akademik bagi para alumnus.

Alumni STAKatN Pontianak pada umumnya menjadi katekis di berbagai daerah. Menurut Maria, katekis itu selalu dipandang oleh umat sebagai tokoh lokal. Mereka identik dengan pengetahuan keagamaan yang mendalam dan teladan dalam beriman. Akan tetapi, ketokohan ini harus dipahami sebagai panggilan yang diterima oleh katekis yaitu panggilan untuk melayani. Artinya, mereka yang terpilih menjadi katekis mememilik tanggung jawab untuk menghadirkan diri secara untuk melanani umat, melayani masyarakat.

Panggilan yang diterima oleh alumni ini menjadi semakin penting dalam konteks persoalan nasional yang sedang kita hadapi. Mengutip perkataan Bung Karno, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri”, Maria menjelaskan bahwa bangsa Indonesia sedang menghadapi persoalan. Ada banyak piihak yang mencoba menggerogoti nilai-nilai Pancasila: keyakinan pada Tuhan, kemanusian, persatuan dalam keragaman, musyawarah mufakat dan keadilan sosial. Para alumnus harus siap untuk terjun meresponnya baik secara komunal maupun individual.

Agar alumni siap, Maria memberikan point penting. Point pertama, alumni harus kuat dalam kekatolikan. Kuat dalam kekatolikan artinya menghidupi nilai-nilai kekatolikan secara kuat. Nilai ini harus menjadi semangat dasar bagi alumni dalam tindakan dan laku mereka. Kedua, alumni harus siap masuk dalam isu-isu nasional. Sikap diam dan cuek terhadap persoalan di masyarakat bukanlah ciri khas seorang sarjana Katolik, melainkan aktif memberikan diri untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Ketiga, memaknai kebinekaan sebagai anugerah. Keragaman adalah Identitas otentik negara Indonesia. Alumni dipanggil untuk senantiasa merefleksikan fakta ini. Keempat, membangun generasi katolik sejati yang jujur, berjiwa kerja dan selalu siap melayani. Kelima, siap dibenci demi nilai-nilai ajaran katolik.

Penulis: Subandri Simbolon

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak bersiap menyongsong Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka reformasi birokrasi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, Dr. Sunarso, S.T.,M.Eng dalam sambutan pembukaan Focused Group Discussion Strategi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK bersama Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI dan tim Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik pada Kamis (06/12/22) hingga Jumat (07/12/22) di Ruang Rapat Utama STAKatN Pontianak.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kartika Damawanti, S.Kom, MM. Selaku Kabag Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Pelaporan Biro Ortala Kemenag RI, Ermina Suyanti, S.Sos, M.Si. selaku Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Subbagian Organisasi dan Tata Laksana Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, tim Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Dr. Sunarso, S.T.,M.Eng. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, para wakil ketua, dosen dan staff STAKatN Pontianak.

Dalam materinya, Kartika mengatakan tujuan membangun Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam menuju WBK dan WBBM, serta bagaimana satker bisa memberikan pelayanan seefisien mungkin kepada masyarakat, yang mana tujuan akhirnya untuk lebih meningkatkan pelayanan dan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Kartika juga menyampaikan mengenai penilaian reformasi birokrasi pada Kemenag dilaksanakan melalui PMPRB dan PMPZI demi meningkatkan kualitas tata kelola Kemenag.

“jadi pada intinya sasaran ZI WBK WBBM itu sendiri mengacu pada permenpan RB Nomor 25 tahun 2020 dengan indikator birokrasi yang bersih, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima yang semua pada intinya untuk dapat menghasilkan pemerintahan yang baik,tegas Kartika.

Ketua STAKatN Pontianak Dr. Sunarso, S.T.,M.Eng. juga menambahkan bahwa STAKatN Pontianak terus berusaha memberikan yang terbaik dalam upaya memperoleh predikat Zona Integritas WBK, “Kami mencoba mengembangkan inovasi-inovasi yang berdampak. Selain inovasi yang berdampak, inovasi yang berskala kecil pun akan tetap kami perhatikan. Semua lapisan sivitas akademik STAKatN Pontianak harus paham apa itu Zona Integritas, sehingga pekerjaan ini tidak hanya dipahami dimaknai oleh pimpinan saja, tetapi seluruh warga STAKatN Pontianak, mulai dari dosen, staf sampai tenaga keamanan dan kebersihan. Semoga dengan begitu, tujuan kami untuk menjadi satker dengan Zona Integritas WBK dapat terwujud.”

Penulis: Tetty Simbolon

Jumat, 26 Juni 2024 lalu, Dosen STAKat Negeri Pontianak, Oktavianey G.P.H Meman diundang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Dialog Interaktif dengan tema Merajut Keragaman Budaya dan Toleransi Beragama dalam Menciptakan Keharmonisan di Kehidupan Kampus .

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM IKIP PGRI Pontianak ini juga dihadiri oleh Prof Dr. H. Zaenuddin, MA selaku Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak untuk memberikan materi. Dalam kesempatan ini, Prof. Zainudin mengajak mahasiswa untuk terus saling bertoleransi dan saling menghargai dan menghormati meski memiliki budaya yang berbeda demi menjaga NKRI.

Oktavianey selaku narasumber mengatakan bahwa kampus harus menciptakan kultur yang saling menghargai dan sebagai generasi muda sikap itu juga harus disuarakan di media sosial. “Kampus itu tempat kita menerima perbedaan. Teman-teman generasi Z walaupun konsen di sosial media, tetap harus selalu mempromosikan keragaman budaya dan mampu merajut perbedaan budaya di Kalimantan Barat. Semboyan bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika bermakna kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Kampus tempat kita menimba ilmu untuk saling menghargai, bagaimana kampus menciptakan kultur yang saling menghargai. Agama katolik misalnya mengajarkan tentang diskusi kemanusiaan atau toleransi beragama. Sebagai seorang pendidik kita akan menanami modal toleransi, kejujuran dan sebagainya”, ujar Oktavianey.

Penulis: Angel M.